Dilematika Himbauan @NTMCLantasPolri dan Diskresi Yang Kontraproduktif

Sobat sekalian pengguna twitter mungkin sudah tidak asing lagi dengan akun @NTMCLantasPolri, @TMCPoldaMetro maupun akun sejenis yang dikelola oleh aparat kepolisian di beragam daerah. Akun-akun tersebut amat aktif memberikan informasi terkait lalulintas dan juga himbauan-himbauan yang terkait dengan keselamatan jalan. Keberadaan akun-akun tersebut jelas sangat membantu mereka yang membutuhkan informasi lalulintas, himbauan terkait keselamatan jalan pun jelas suatu hal yang teramat positif. Bahkan tak hanya di twitter, himbauan serupa juga turut diberikan oleh polisi melalui akun-akun mereka di Facebook. Namun yang patut disayangkan adalah, seringkali himbauan-himbauan yang diinformasikan tidak sinergis dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh adalah ketika akun-akun milik kepolisian menghimbau para followers di twitter untuk berhenti di belakang garis putih saat berada di traffic light, namun fakta menunjukkan masih ada oknum aparat yang melakukan pembiaran terhadap mereka yang melewati garis putih dengan alasan diskresi.

Diskresi polisi pada dasarnya adalah wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri  dan perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan. Sebagai contoh adalah ketika diizinkannya pengguna jalan untuk terus melewati traffic light sekalipun lampu lalulintas menyala merah dengan alasan macet yang sudah terlalu parah, tentunya pengguna jalan harus tetap mengikuti instruksi petugas. Dalam kasus tertentu diskresi memang dibutuhkan, namun penerapan diskresi yang berkelanjutan juga memiliki potensi negatif. Tanpa diiringi dengan adanya penegakan hukum maka diskresi akan menjadi satu hal yang amat kontraproduktif. Pemberian diskresi yang terlalu sering dapat membentuk kultur negatif bagi masyarakat. Contoh nyata dari hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan berlalulintas di Jakarta, melewati garis putih sudah menjadi hal yang biasa. Sebagian masyarakat mungkin beranggapan bahwa berhenti di belakang garis putih bukanlah sebuah kewajiban, mengingat melewati garis putih pun tetap dibiarkan oleh sebagian oknum polisi.

Problematika berhenti di belakang garis putih hanyalah satu dari sekian diskresi polisi yang kurang mendidik dan terlanjur diterapkan secara berkelanjutan. Yang dikhawatirkan dari pemberian diskresi yang kebablasan adalah lunturnya wibawa hukum berlalulintas di mata masyarakat. Sekali lagi ini akan menjadi satu hal yang kontraproduktif dengan himbauan keselamatan jalan dan patuh berlalulintas yang lantang disuarakan oleh @NTMCLantasPolri dan akun-akun polisi lainnya. Oleh karenanya alangkah arif dan bijaksana jika himbauan keselamatan jalan dan patuh berlalulintas yang disuarakan turut diiringi dengan penegakan hukum berlalulintas yang tegas oleh aparat polisi di lapangan. Kami percaya selama ada kemauan dan sinergi dari seluruh aparatur lalulintas dan transportasi yang terkait maka bukan tidak mungkin situasi berlalulintas yang aman dan nyaman dapat tercipta di negeri tercinta kita ini. (Mukhammad Azdi)